DalamPembukaan UUD 1945, Indonesia menyatakan turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Hal ini dibuktikan dengan kiprah Presiden Soeharto selama masa pemerintahannya di masa Orde Baru, dalam usaha untuk turut mewujudkan perdamaian dunia. Bertepatan dengan peringatan Hari Perdamaian Internasional pada 21 September 1992, - Gerakan Non-Blok adalah gerakan yang lahir di era Perang Dingin, tepatnya pada 1961. Negara-negara berkembang bekas jajahan Barat yang baru merdeka, tergabung di dalamnya karena tak ingin memihak Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Tak hanya menjadi anggota, Indonesia juga adalah salah satu negara penggagas Gerakan kamu apa saja peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok? Berikut peran Indonesia seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Baca juga Latar Belakang Terbentuknya Gerakan Non-Blok Indonesia ikut menggagas Gerakan Non-Blok Sebelum terbentuk pada 1961, Gerakan Non-Blok dan gagasan-gagasannya telah lahir lima tahun sebelumnya, tepatnya pada itu, Presiden Soekarno mengundang para pemimpin negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika ke Bandung. Pertemuan itu dikenal sebagai Konferensi Asia Afrika KAA. KAA menghasilkan Dasasila Bandung yang menjadi cikal bakal Gerakan Non-Blok. Setelah bertemu dan membahas masalah yang dialami, negara-negara yang baru merdeka ini bersepakat membentuk Gerakan Non-Blok. Baca juga Konferensi Asia-Afrika, Saat Bandung Membuat Takjub Dunia... Para pemimpin negara yang merintis GNB pada 1961 yakni Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, PM India Jawaharlal Nehru, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, PM sekaligus Presiden Ghana Kwame Nkrumah, dan Presiden Indonesia Soekarno. Bagi Soekarno, Gerakan Non-Blok sesuai dengan Politik Bebas Aktif, kebijakan luar negeri yang diterapkan Indonesia. 129513844847814905 1. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde Lama. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno ini Indonesia terkenal mendapat sorotan tajam oleh dunia internasional. Bukan hanya keaktifannya dan juga peranannya di kancah internasional tetapi ide-ide serta kebijakan luar negerinya yang menjadi panutan beberapa negara pada saat itu. Oleh Muhammad Zidni Nafi’ Dari hari ke hari wacana Islam Nusantara telah yang diangkat menjadi tema Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama NU awal Agustus 2015 lalu terus mendapat perhatian berbagai kalangan, mulai diskusi kecil di warung kopi, ruang akademis hingga pejabat pemerintahan pun tak mau ketinggalan. Islam Nusantara bak artis sedang naik daun lantaran pemberitaannya di berbagai media entertain yang biasa menggosip’kan sesuatu yang banyak mengundang pro dan kontra. Tulisan ini bukan untuk memperuncing perdebatan, namun hendak menyampaikan suatu gagasan yang berangkat fakta sejarah bagaimana kiprah Islam Nusantara ikut serta dalam meraih kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus sudah 70 tahun masyarakat Indonesia merayakan kemerdekaannya. Tiada kekuatan tunggal dalam merebut kemerdekaan tersebut. Segenap masyarakat pribumi saling kerjasama berjibaku melawan kolonialisme. Dari sekian kekuatan, gerakan Islam Nusantara pada waktu itu menjadi salah satu entitas yang tidak bisa dianggap sepele, dan sangat disayangkan apabila sampai tidak tercatat di dalam sejarah Nusantara yang kini sebagian besar wilayahnya dikenal menjadi Baru dalam Fakta SejarahIstilah 'Islam Nusantara' diakui ataupun tidak merupakan produk baru namun subtansinya sudah ada sejak masuk ke Nusantara. Dalam konteks ini mempunyai mata rantai dengan hasil riset KH Hasyim Asyari yang kemudian mencetuskan terma 'muslimul aqtharil jawiyyah' masyarakat Islam Jawa dan sekitarnya pada 1912 M. Memilih terma 'Islam Nusantara' agar masyarakat Muslim Indonesia lebih nyaman dan mudah memahami dibanding menyebut 'Islam Negeri Jawa'. Meskipun di era lampau penyebutan kata 'Jawa' itu bermaksud menunjuk teritorial Asia Tenggara di era kini namun faktanya hanya segelintir orang yang mengetahui hal tersebut. Kalimat 'muslimul aqtharil jawiyyah' yang dipopulerkan KH Hasyim Asyari seratus tahun lalu adalah gambaran mayoritas Muslim dalam berpikir dan bertindak manhajan wa ibadatan. Istilah 'muslimul aqtharil jawiyyah' menembus 14 abad. Sebab kalimat 'muslimul aqtharil jawiyyah' itu implementasi dari nash syariah, 'sawadul a'dham' corak Muslim mayoritas yang disabdakan oleh Rasulullah Saw. dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam juga term 'muslimul aqtharil jawiyyah' sebagai implementasi atas teks suci tersebut yang dikreasi oleh KH Hasyim Asyari 14 abad setelah term sawadul a'dham’. Sedangkan NU memperkenalkan 'Islam Nusantara' seratus tahun setelah KH Hasyim Asyari memperkenalkan terma 'muslimul aqtharil jawiyyah'. Semua itu dirancang, dikreasikan, diwujudkan, diciptakan dan bukan tumbuh secara spontan Sulton Fatoni, 2015.Dari situ dapat dipahami bahwa Islam Nusantara dalam masa kolonial saat itu merupakan mayoritas umat Islam di Nusantara dengan berbagai macam elemen yang bersatu padu untuk meraih kemerdekaan. Fakta sejarah Islam Nusantara dalam tulisan ini diharapkan sedikit atau banyak dapat diaktualisasikan dalam konteks kekinian, dimana bangsa ini sedang membutuhkan angin segar’ untuk mengarungi masa Nusantara dan NasionalismeSudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa konsep Islam Nusantara merupakan karakterisktik Wali Songo dalam membumikan Islam di kepulauan Nusantara. Wali Songo sebagai aktor utama yang hingga kini diteruskan oleh ulama Nusantara telah berhasil melakukan dialektika antara teks ajaran Islam dengan realita budaya lokal setempat. Tentu hadirnya Islam Nusantara tidak berniat untuk menggerogoti supaya Islam menjadi rapuh, justru Islam Nusantara hendak melahirkan, membentuk hingga menguatkan kembali masyarakat agar tetap berbudaya dan taat kajian Islam Nusantara yang dikaji oleh Prof Dr KH Said Aqil Siroj 2015 menyebutkan bahwa Islam yang dikembangkan di Nusantara ini mempunya tiga pilar; 1 Ukhuwah Islamiyah; landasan teologis dalam menjalin persaudaraan tidak hanya dengan sesama Islam, juga agama atau kepercayan lain; 2 Ukhuwah Wathaniyah; landasan persaudaraan antar bangsa sebagai dimensi nasionalisme religius –bermula dari doktrin hubbul wathan minal iman cinta bangsa sebagian dari iman— yakni nasionalisme yang disinari dan disemangati agama. Selain itu, sikap nasionalisme yang muncul menjadi sebuah gerakan lantaran masyarakat mengalami nasib serupa dalam upaya meraih kehidupan yang sejahtera, bebas dan aman dari pengaruh kolonialisme; lebih lanjut, kedua pilar tersebut dapat ditingkat sampai pada 3 Ukhuwah Insaniyah; sebagai dimensi paling tinggi yang menjalin persaudaraan kemanusiaan Wahid Gus Dur dalam “Pribumisasi Islam” yang ia populerkan juga menekankan nilai dasar ajaran Islam Weltanschauung Islam dalam tiga bagian; persamaan, keadilan dan demokrasi. Ketiga ini diejawantahkan dalam sikap keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan. Itulah kenapa ada agenda prioritas dimana Gus Dur mengajak untuk menciptakan kesadaran masyarakat tentang apa yang harus dilakukan umat Islam dalam bangsa Indonesia majmuk ini. Dengan kata lain, nasionalisme umat Islam di Indonesia harus beriringan dengan menjalin dan menjaga hubungan dengan setiap unsur bangsa. Bukan malah mengaktualisasikan spirit Islam guna mengagendakan pertumpahan darah seperti yang kini dialami oleh sebagian negara-negara Timur Mengambil Alih Basis PerlawananSejak Maret 1602, pada saat Belanda mendirikan serikat dagang VOC Verenigde Oostindische Compagnie, salah satu gerakannya yakni memonopoli perdagangan rempah-rempah di kawasan Nusantara pada kala itu berbuntut pada perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan yang ada di Nusantara misalnya Kerajaan Banten dan Kerajaan Mataram. Namun kiprah kerajaan tersebut tidak berlangsung lama. Pihak VOC berhasil mengajak damai’ pihak kerajaan dalam upaya mengelola hasil bumi Nusantara. Sehingga kemelut VOC dengan pribumi khususnya di Jawa meletus ditandai dengan Perang Jawa yang dikomandoi oleh Pangeran Diponegoro salah satu anak Sultan Hamengkubuwono III yang keluar dari istana kerajaan untuk menghimpun kekuatan masyarakat di luar upaya protes dan inisiatif perlawanan mulai diambil alih oleh kalangan luar istana dengan subjek yang memiliki latar belakang sebagai pemuka lokal, orang biasa, dan para pemuka agama. Dengana adanya kecenderungan ini maka di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, beberapa kawasan Jawa Barat dan Batavia mulai bermunculan gerakan-gerakan tradisional yang berusaha untuk melakukan perubahan dan perlawanan. Dalam konteks inilah, institusi pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam di Jawa, memiliki peran yang sangat penting dalam membangun gerakan yang bersifat messianistik. Oleh karenanya, Belanda sangat mencurigai keberadaan pesantren dan tarekat sebagai tempat dalam mendukung dan melakukan pembentukan unitas kemasyarakatan dan tempat konsentrasi dalam menanamkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap pemerintah kolonial Hindia tidak hanya sekedar menjadi tempat pendidikan, melainkan juga menjadi tempat penanaman para kader dan pemimpin agama yang pada kelanjutannya sanggup mempengaruhi serta memimpin beberapa gerakan perlawanan terhadap kolonial Zainul Milal Bizawie, 2014 53-55. Sebagai subjek vital dalam menjaga, mengembangkan dan melestarikan budaya lokal, pesantren mampu mendialogkan dengan ajaran Islam yang bertahan hingga dewasa ini, sehingga kreatifitas ijtihad ala Islam di Nusantara tersebut tidak sebatas membangun romantisme agama dan budaya yang melahirkan gerakan perlawanan kultural, namun juga mengkristal menjadi spirit membela bangsa sebagaimana ditunjukkan oleh ulama Garda DepanSemenjak kolonial masuk pada akhir abad 16, sebagian besar wilayah Nusantara telah memeluk Islam berkat prestasi Wali Songo dengan metode dakwah yang persuasif. Usai periode Wali Songo berakhir, mulai bermunculan ulama yang bersamaan dengan masuknya kolonialisme di Nusantara. Sehingga proses yang begitu panjang mereka bisa mengadakan hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Timur Tengah, praktis terbentuklah jaringan ulama Timur Tengah pada abad 17-18 yang dipelopori oleh Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili dan Syekh Nuruddin A-Raniri w. 1068/1658, Syeikh Yusuf Al-Maqassari w. 1111/1699, Syekh Abdus Shomad Al-Palimbani, Syekh Arsyad Al-Banjari. Dakwah dan penyebaran ilmu ulama ini sangat dengan karakteristik sufisme. Lebih hebatnya, mereka juga mengajarkan kepada murid beserta masyarakatnya untuk terlibat jihad melawan Belanda pada saat itu Azyumardi Azra, 2004.Para ulama pada abad 19 seperti Pangeran Diponegoro, Kiai Maja, Imam Bonjol, ulama-ulama gerakan Paderi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan lain-lain. Milal Bizawie 2014 61 menyebutkan peranan ulama pada abad ini tidak bisa dilepas dalam upaya membebaskan negeri dari penjajahan. Para ulama memiliki minimal dua peran, yaitu sebagai pengajar, pemikir maupun pembaharu, juga sebagai panglima atau pemimpin perang melawan imperialisme Barat. Peran-peran inilah menjadi ciri khas keberadaaan jaringan ulama pada sekitar abad kultural dan peperangan yang dipimpin kiai-kiai pesantren juga masih konsisten pada abad 20 melawan kolonialisme Belanda, juga Jepang masuk menggantikan Belanda. Terbukti terbentuknya Laskar Hizbullah pada tahun 1944 yang berisikan kiai-santri yang bergabung sebagai tentara PETA Pembela Tanah Air. Peran kiai –sebagaimana dikutip Ali Maschan Moesa— dalam perang kemerdekaan tidak hanya dalam laskar Hizbullah-Sabilillah saja, tetapi banyak di antara mereka menjadi komandan dan anggota tentara PETA Gugun Al-Guyanie, 2012 35.Laskar ulama-santri yang tergabung dalam tentara Hizbullah-Sabilillah mengawal sampai Proklamasi kemerdekaan Indonesia, bahkan menjadi subjek utama dalam Resolusi Jihad yang difatwakan pada 22 Oktober 1945 guna mempertahakan kemerdekaan Indonesia saat Belanda dan sekutunya melakukan agresi rangkaian bukti sejarah kiprah Islam Nusantara yang diwariskan oleh Wali Songo, lalu diteruskan ulama dan pesantren sebagai basisnya ikut serta menyumbangkan kekuatan untuk meraih kemerdekaan atas pengaruh kolonialisme selama berabad-abad yang mendiami bumi Nusantara KemerdekaanSelain mempertahankan kemerdekaan, Islam Nusantara yang juga relevan dengan kondisi geopolitik dan geokultural global, saat ini pula perlu terus dilestarikan guna membentengi pengaruh asing maupun dalam negeri yang hendak memperkeruh suasana di Negara Kesatuan Republik kemerdekaan tersebut tentu tetap harus menunjukkan sikap berislam yang berbudaya luhur, ramah dan rukun antarsesama entis dan umat beragama. Juga, tidak berapi-berapi demi tegaknya simbol-simbol Islam yang tak bersubtansi Rumah PR kita kali ini bagaimana Islam Nusantara terus mewarnai kemerdekaan Bangsa Indonesia yang sejati dengan berbagai khazanah yang diwariskan para pendahulu. Dari situ muncul pertanyaan, sejauh mana kecanggihan Islam Nusantara, khususnya para pegiatnya untuk menjawab kebutuhan masyarakat global akan perdamaian dan kesejahteraan dalam berbagai bidang menjadi tantangan ke depan?Penulis adalah santri alumni Ma’had Qudsiyyah Kudus, aktivis CSSMORA dan PMII Rayon Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Untuklebih jelasnya, langsung simak berikut ini penjelasan mengenai tujuan negara Indonesia seperti yang tercantum dalam alinea ke IV pembukaan UUD 1945, 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal-hal yang termasuk untuk wajib dilindungi adalah semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat
- Gerakan Non-Blok GNB didirikan pada tahun 1961, tepatnya tanggal 1 September. Pendirian Gerakan Non-Blok pada tahun 1961 dipelopori sejumlah tokoh, yakni Soekarno Indonesia, Gamal Abdul Nasser Mesir, Jawaharlal Nehru India, Kwame Nkrumah Ghana, dan Joseph Broz Tito Yugoslavia. Tokoh-tokoh pemimpin sejumlah negara Asia, Afrika, dan Eropa Timur yang baru saja meraih kemerdekaannya itu menginisiasi pembentukan Gerakan Non-Blok GNB untuk menyikapi situasi politik dunia pada era sejarah, latar belakang hingga tujuan pendirian Gerakan Non-Blok? Jawabannya bisa dicermati dalam uraian di bawah ini. Latar Belakang Gerakan Non Blok Didirikan pada Tahun 1961 Latar belakang pendirian Gerakan Non-Blok tidak terlepas dari peta politik global setelah Perang Dunia II. Kala itu, dunia terbelah menjadi 2 blok utama Barat-Timur. Blok Barat merupakan aliansi politik pengusung ideologi Liberalisme-Demokrasi-Kapitalisme yang berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dan Inggris. Sebaliknya, Blok Timur menjadi aliansi negara-negara pendukung ideologi sosialis-komunis yang kala itu dipimpin Uni Soviet Rusia. Berdasarkan catatan Nansy Rahman dalam Modul Sejarah 202013 terbitan Kemdikbud, meskipun kekuatan dua blok itu mendominasi percaturan politik dunia, masih banyak negara-negara lain yang sebenarnya bersikap netral. Negara-negara itulah yang kemudian bergabung dalam Gerakan Non-Blok GNB. Sudah disebutkan bahwa dua blok lahir sebelum GNB didirikan. Blok Barat terdiri dari 8 negara, yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, Norwegia, Luxemburg, dan Kanada. Sedangkan Blok Timur, memiliki anggota sejumlah 4 negara, mulai dari Uni Soviet, Cekoslovakia, Jerman Timur, dan Rumania. Hubungan negara yang sudah tidak perang namun masih berbeda kubu ini menjadi masalah dalam kehidupan internasional. Menanggapi situasi ini, negara-negara yang baru mendapatkan kemerdekaan di kawasan Asia-Afrika pun melakukan diskusi, tepatnya melalui Konferensi Asia-Afrika KAA di daerah Bandung, Jawa Barat. Mengutip situs Kemlu RI, Konferensi Asia-Afrika memiliki hubungan erat dengan Gerakan Non-Blok. Di pertemuan negara-negara anggota KAA di Indonesia pada 1955 lahir kesepakatan “Dasasila Bandung.” Di dalamnya, termuat prinsip penyelenggaraan kerja sama internasional. Berlanjut setelah itu, tepatnya pada 1-6 September 1961, diadakan lagi Konferensi Tingkat Tinggi KTT I di Beogard, Yugoslavia. Bertepatan dengan konferensi yang dihadiri oleh 25 negara ini, termasuk Indonesia, lahir organisasi negara netral, yakni GNB. Oleh karena itu, GNB ditetapkan resmi berdiri pada 1 September 1961. Infografik SC Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok. Tujuan Gerakan Non Blok Setidaknya terdapat tiga kesepakatan yang melandasi tujuan Gerakan Non-Blok, yakni Dasasila Bandung, pidato Jawaharlal Nehru, dan Deklarasi Havana 1979. Berdasarkan ketiganya, tujuan GNB pada akhirnya dirumuskan. Secara ringkas, tujuan GNB adalah mengawasi kedaulatan negara-negara netral anggota GNB serta menentang seluruh kejahatan internasional. Bentuk-bentuk kejahatan internasional yang ditentang Gerakan Non-Blok adalah imperialisme, neo-kolonialisme, kolonialisme, apartheid, rasisme, agresi militer, dan dominasi satu kubu di politik dunia. Lalu, perang dingin yang terjadi saat itu antara dua kubu juga menjadi alasan GNB untuk memiliki tujuan sebagai blok yang dapat mengakhiri perang Indonesia dalam Gerakan Non Blok Indonesia memiliki peran penting dalam pendirian Gerakan Non Blok maupun aktivitas organisasi tersebut. Mulai dari langkah Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dan ingin meredakan ketegangan dunia akibat perang dingin, hingga upaya memelihara perdamaian ini beberapa poin tentang peran Indonesia dalam Gerakan Non Menjadi pelopor GNB Soekarno, selaku presiden pertama Indonesia, bersama empat pemimpin dunia lainnya menjadi pelopor berdirinya Gerakan Non-Blok. Presiden Soekarno juga memelopori penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika yang punya peran penting dalam pendirian Menjadi tuan rumah pertemuanPeran Indonesia bisa dilihat dari pelaksanaan KAA yang dilaksanakan pada 1955 di Bandung, Jawa Barat. Kala itu, negara-negara yang tidak memihak dua blok yang ada akhirnya menyatakan keinginan untuk bersikap netral. Ada 29 kepala negara Asia-Afrika yang baru merderka hadir dalam forum KAA pun pernah menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok GNB ke-X yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 1-6 September Menjadi Pemimpin GNB Selain menjadi tuan rumah KTT GNB ke-10, pada tahun 1992, Presiden Indonesia kedua, Soeharto, juga ditunjuk menjadi Ketua Gerakan Memiliki prinsip yang sama dengan GNB Indonesia yang telah merdeka menentang keras kejahatan internasional, terlebih lagi jika dilakukan dengan cara kemiliteran. Perdamaian yang dijunjung serta politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia ternyata sejalan dengan prinsip GNB. - Pendidikan Kontributor Yuda PrinadaPenulis Yuda PrinadaEditor Addi M Idhom Memahamipentingnya studi Gramsci mengenai HegemoniNegara dan Hegemoni menurut GramsciAkan dan dengan itu mendirikan asas untuk negara Indonesia pada saat ini. Gerakan Nasionalisme Pada tahun 1908 Jawa Barat pada tahun 1955 untuk mendirikan asas yang kelak menjadi Negara-negara Non-Blok (NAM). Pada akhir dekade 1950-an dan awal
I Sejarah Gerakan Non-Blok. Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya GNB. KAA diselenggarakan pada tanggal 18-24 April 1955 dan

Apapersamaan dan perbedaan Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non BlokJawabannya adalah : Persamaan Konferensi Asia Afrika dengan Gerakan Non Blok ialah, Tuliskan 5 (lima) Hikmah Yang Bisa Diambil Dari Pergolakan Yang Pernah Terjadi di Indonesia Pada Periode 1948-1965. About; Contact;

GerakanNon Blok adalah organisasi negara-negara yang tidak memihak Blok Barat maupun Blok Timur. Berdirinya Gerakan Non Blok dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut. Diilhami pXJb.
  • 7xvw90n6ba.pages.dev/281
  • 7xvw90n6ba.pages.dev/82
  • 7xvw90n6ba.pages.dev/247
  • 7xvw90n6ba.pages.dev/202
  • 7xvw90n6ba.pages.dev/77
  • 7xvw90n6ba.pages.dev/379
  • 7xvw90n6ba.pages.dev/399
  • 7xvw90n6ba.pages.dev/311
  • 7xvw90n6ba.pages.dev/21

    • jelaskan mengenai kiprah indonesia dalam gerakan non blok